oleh

Polres Lamongan Mulai Panggil Pelapor Dugaan Pelanggaran Prokes Gebyar Vaksin

Kabaeterjitu.com | – Penyidik Polres Lamongan memanggil Ketua MPC Pemuda Pancasila Lamongan Andrianto Wicaksono, Jumat (10/9/2021). Pemanggilan terhadap dirinya untuk dimintai keterangan terkait pengaduannya atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang di lakukan pihak pelaksana Gebyar vaksinasi di Alon – Alon Lamongan pada Sabtu (28/8/2021) lalu.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Lamongan Andrianto Wicaksono mengatakan, pihaknya dipanggil oleh penyidik Polres Lamongan dalan hal ini Unit 1 Satreskrim Polres Lamongan untuk dimintai keterangan terkait atas pelaporannya pada beberapa waktu lalu dengan laporan nomor STTPM/282/VIII/2021 tertanggal 2 September 2021 dengan terlapor pihak Dinas Kesehatan Lamongan (Dinkes Lamongan).

“Tadi dari semua pertanyaan teman teman penyidik unit 1 ada 14 pertanyaan, dan telah kami jawab sesuai fakta di lapangan yang kami temukan. Dan kami tetap menginginkan adanya penegakan hukum tanpa tebang pilih maupun diskriminasi kepada siapapun,” jelasnya, Andrinto Wicaksono usia dimintai keterangan penyidik Polres Lamongan.

Andrianto menyakini gebyar vaksinasi yang digelar di Alon – Alon Lamongan tersebut adanya pelanggaran prokes. “Dimana dugaan pelanggaran prokes kuat adanya dalam kacamata hukum negara kita, sebagaimana ketentuan UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ataupun UU No 4 Tahun 1984 tentang wabah wabah penyakit menular”, jelasnya.

Andrianto mengajak untuk mengingat kembali saat serbuan 3500 vaksin di Alon Alon (28/8/21) saat itu, Kabupaten Lamongan ini kan masih berada di Level 3 massa pemberlakuan PPKM Darurat dari pemerintah. “Akan tetapi Dinkes Lamongan sebagai panitia penyelenggara menurut kami mengabaikan prokes dalam pelaksanaan serbuan vaksin, hingga menimbulkan kerumunan ribuan orang tanpa adanya jaga jarak,” sambung Andrianto mengingatkan.

Andrianto juga membeberkan, dugaan pelanggaran prokes ini didukung dengan beberapa informasi yang telah pihaknya gali. Karena pihak panitia penyelenggara vaksinasi juga kuat dugaan sangat kurang dalam berkoordinasi dengan aparat keamanan sebagai antisipasi kedatangan ribuan warga masyarakat ke Alon – Alon Lamongan. Dia juga berharap penegak hukum harus lebih berpihak kepada rakyat.

“Maka kita menginginkan adanya penegakan hukum yang seadil adilnya dalam dugaan pelanggaran prokes oleh dinas kesehatan Lamongan, yang bertujuan agar tidak ada kesan hukum ini tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Karena masyarakat ini butuh sebuah edukasi hukum, bagaimana penegakan hukum ini harus lebih berpihak kepada rakyat, karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi bagi kita semua,” imbunya lagi.

Andrinto menambahkan , pihak MPC Pemuda Pancasila Lamongan juga mengapresiasi pihak Polres Lamongan dalam menganangani kasus dugaan adanya pelanggaran prokes gebyar vaksinasi di Alon – Alon Lamongan dengan profesional.

“Selain itu kita juga mengapresiasi pihak Polres Lamongan yang sangat profesional, dan terbukti hari ini kami dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai pelapor. Artinya apa, aparat penegak hukum ini tidak berhenti atau jalan ditempat terkait aduan kami, dan mekanismenya terus berjalan,” pungkasnya (Rkt)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed