oleh

MPC PP Lamongan Laporkan Kerumunan Gebyar Vaksin ke Polres

Kabarterjitu.com | Lamongan – Kasus dugaan adanya pelanggaran protokol kesehatan gebyar vaksin yang digelar Dinas Kesehatan Lamongan di Alon – Alon Lamongan pada Sabtu (28/8/2021) lalu masih terus berlanjut. Kini giliran Ormas MPC Pemuda Pancasila Lamongan membawa kasus gebyas vaksin yang menimbulkan kerumunan massa itu ke jalur hukum.

Pengaduan oleh Ormas MPC Pemuda Pancasila Lamongan dengan nomor STTPM/282/VIII/2021 ke pihak Polres setempat menunjukan keseriusan mereka menempuh jalur hukum atas peristiwa gebyar yang menimbulkan kerumunan.
“Kami ingin menegakan keadilan, tidak tebang pilih baik itu kepada pejabat maupun rakyat, dalam hal ini aparat penegak hukum harus bisa tegas,” ungkap Ardianto Wicaksono, selaku ketua MPC Pemuda Pancasila Lamongan, Kamsi (2/09)

Dalam laporannya , Ardianto Wicaksobi menganggap, ada beberapa kesalahan di lapangan saat pra acara gebyar maupun berjalanya acara yang melanggar aturan perundang-undangan. “Yang jadi delik aduan kami itu terkait dugaan pelanggaran prokes gebyar vaksin di alun-alun beberapa waktu yang lalu, kami berharap aduan kami bisa cepat di proses,” lanjutnya.

Lebih lanjut Ardianto mengatakan, pihaknya juga telah menelusuri terkait adanya kelalaian dari pihak penyelenggara yang tidak mempersiapkan petugas pengamanan untuk mengantisipasi kerumunan. “Kadinkes Lamongan (Taufik Hidayat -red ) dalam hal ini tidak sanggup melaksanakan tanggung jawabnya dalam kegiatan serbuan vaksin sehingga tidak terciptanya kordinasi dengan pihak yang lain untuk pengamanannya,” jelasnya.

Ardianto menambahkan, bahwa Ormas MPC Pemuda Pancasila Lamongan juga sudah menanyakan hal tersebut ke pihak keamanan. “Saya sudah menanyakan ke pihak Kodim dan pihak pengamanan lainya maupun Pol PP memang tidak adanya kordinasi dari Dinkes,” tambahnya.

Sementara itu, kepala bidang hukum MPC Pemuda Pancasila Lamongan, Surya Astawan menegaskan jika pasal yang disangkakan kepada pihak Dinkes adalah mutlak menjadi dasar dalam proses hukum.
Ia kemudian berharap agar dengan aduan ini segala jenis kesimpangsiuran bisa dijelaskan di rana hukum tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. “Sebagaimana ketentuan UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ataupun UU No 4 Tahun 1984 tentang wabah wabah penyakit menular,” pungkasnya.(Rkt)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed